Tebing Tinggi – Jika sebuah proyek pemerintah memiliki selisih nilai hingga dua kali lipat, maka hanya ada dua kemungkinan: ketidaktahuan yang fatal, atau kesengajaan yang terstruktur.

Dalam kasus proyek internet Diskominfo Tebing Tinggi 2025, publik cenderung percaya pada kemungkinan kedua.

Mengapa? Karena proyek pemerintah bukanlah pekerjaan satu orang. Ia melibatkan banyak tahap dan banyak tangan. Dari penyusunan anggaran hingga penandatanganan kontrak, semuanya melalui proses yang seharusnya memiliki mekanisme pengawasan.

Lalu bagaimana mungkin selisih sebesar itu bisa lolos?

Bukan Sekadar Kesalahan Teknis

Sering kali, dugaan penyimpangan dibungkus dengan istilah “kesalahan teknis”. Namun dalam kasus ini, sulit untuk menerima penjelasan tersebut begitu saja.

Selisih kecil mungkin bisa dimaklumi. Tetapi ketika angka membengkak hingga dua kali lipat, itu bukan lagi kesalahan—itu indikasi.

Dan indikasi tersebut mengarah pada satu hal: adanya kepentingan.

Ujian bagi Polda Sumatera Utara

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Apakah mereka akan berhenti pada penangkapan awal, atau berani melangkah lebih jauh?

Publik tidak hanya ingin melihat tersangka. Mereka ingin melihat keadilan.

Keadilan yang tidak memilih, tidak takut, dan tidak berhenti di tengah jalan.

Siapa yang Diuntungkan?

Dalam setiap dugaan korupsi, pertanyaan paling sederhana adalah: siapa yang diuntungkan?

Jika proyek ini benar mengalami mark-up hingga dua kali lipat, maka keuntungan tersebut tidak mungkin hanya dinikmati oleh satu atau dua orang.

Ada rantai distribusi. Ada aliran dana. Dan ada pihak-pihak yang mungkin selama ini tidak terlihat.

Rakyat Tidak Akan Diam

Di era sekarang, informasi tidak lagi bisa disembunyikan dengan mudah. Masyarakat memiliki akses, memiliki suara, dan memiliki keberanian untuk bertanya.

Kasus ini adalah salah satu contoh bagaimana tekanan publik dapat menjadi kekuatan.

Dan selama pertanyaan belum terjawab, tekanan itu tidak akan hilang.