Analisis Hukum, Konstitusional, dan Tanggung Jawab Negara Bencana alam sering dipersepsikan sebagai peristiwa di luar kendali manusia, sehingga negara kerap berlindung di balik narasi “force majeure” untuk menepis tanggung jawab hukum. Namun, dalam negara hukum modern—termasuk Indonesia—pandangan tersebut tidak sepenuhnya...

Medan — Rencana Pemerintah Kota Medan menggelar Festival Semarak Pergantian Tahun dengan anggaran hampir Rp1 miliar menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GABPEKNAS) Kota Medan menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih sensitif, mengingat kondisi...

Jakarta — Aktivitas pertambangan di kawasan kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah, kembali menuai penolakan warga. Protes muncul seiring kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta risiko bencana, meski pemerintah daerah menyatakan kegiatan tersebut memiliki izin resmi. Gubernur Jawa Tengah Luthfi...

Jakarta — Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Kritik tersebut menilai kebijakan itu...

Jakarta - Pernyataan Presiden yang secara terbuka mengakui keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri dalam praktik illegal logging, illegal mining, dan penyelundupan seharusnya menjadi alarm nasional. Bukan karena pengakuan itu mengejutkan—publik sudah lama mengetahui—melainkan karena untuk pertama kalinya pengakuan...

Jakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya “tidak punya tongkat Nabi Musa” dalam menghadapi persoalan bencana terdengar sederhana, bahkan mungkin dimaksudkan sebagai ungkapan kerendahan hati. Namun ketika kalimat tersebut diucapkan oleh seorang Presiden Republik Indonesia, maknanya tidak lagi...