spot_img
12 C
London
spot_img

Kabar212

3 Ide Besar Tim Reformasi Polri: Hanya Buang Waktu dan Uang Rakyat, Publik Tuntut Presiden Bersikap Zero Toleransi Terhadap Korupsi

Tanpa kemauan politik yang keras dari Presiden untuk menutup celah “money talk”, seluruh wacana reformasi kelembagaan—dari Kementerian Keamanan hingga penguatan Kompolnas—akan berakhir menjadi kosmetik birokrasi tanpa efek nyata bagi publik. "Rakyat tidak butuh lembaga baru hanya menambah lobang baru bagi...

Negara Wajib Memastikan Tegaknya Hukum, Bukan Mediasi Karena Publik Menuntut Kebenaran Ijazah Jokowi

Jakarta - Polemik keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali bergulir dan memasuki fase paling sensitif sejak isu ini mencuat bertahun-tahun lalu. Namun berbeda dari sebelumnya, tekanan publik pada tahun ini mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab...

Tim Reformasi Polri Dikritik Keras: “Dibentuk untuk Benahi Institusi, Bukan Jadi Mediator Kasus RRT – Jokowi”

Jakarta — Gelombang kritik publik menghantam Tim Percepatan Reformasi Polri setelah tim tersebut mengusulkan mediasi antara Presiden Joko Widodo dan Roy Suryo cs dalam polemik kasus dugaan ijazah palsu. Para pengamat hukum, aktivis, hingga kalangan akademisi menilai langkah itu...

Gunung Semeru Meletus Dahsyat: Awan Panas Meluncur Hingga 8,5 Km, Warga Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Lumajang, Jawa Timur — Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan pada Rabu (19/11/2025) sore. Erupsi terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, disertai kolom abu pekat setinggi ±2.000 meter di atas puncak, dengan luncuran awan panas guguran (APG) mencapai...

Vonis 1 Tahun Kasus Kosmetik Berbahaya Dikritik: Ampuh Sultra Nilai Putusan PN Kendari Cederai Logika Hukum

KENDARI — Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Kendari yang hanya menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada pemilik Saraskin Kendari, Nurmaya Santi, dalam kasus produksi dan peredaran kosmetik berbahaya. Mereka menilai vonis tersebut...

DPRD, Pemprov, dan Bank Sumut Dinilai Abai: Penyertaan Modal 3 Aset Daerah Berpotensi Jadi Bom Waktu Audit BPK

MEDAN — Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyerahkan tiga aset strategis daerah sebagai penyertaan modal ke Bank Sumut kini mendapat sorotan tajam. Sejumlah pengamat, akademisi, hingga pegiat transparansi menilai langkah itu bukan saja prematur, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah...
spot_img

latest articles