spot_img
17.4 C
London
spot_img

Kabar282

Bahlil Sanggah Purbaya Terkait Data Subsidi LPG 3 Kg

Jakarta – Perselisihan data subsidi energi kembali mencuat di ruang publik setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pernyataan berbeda terkait harga keekonomian LPG 3 kilogram (kg), atau...

Aria Bima Sebut Wartawan “Munafik”, Polemik Transparansi Gaji DPR Kembali Mengemuka

Jakarta – Pernyataan kontroversial kembali muncul dari Gedung DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menyebut wartawan sebagai “munafik” ketika ditanya soal transparansi gaji dan tunjangan anggota dewan. Ucapan itu sontak memicu perdebatan...

SK Yaqut Pintu Masuk Skandal Kuota Haji, 21 Orang Tersangka : Kemana Yaqut ? Ada Apa Dengan KPK ?

Jakarta — Skandal dugaan korupsi kuota haji tambahan terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, mulai dari penyelenggara travel, pejabat teknis, hingga pihak swasta. Namun, sorotan publik kini tertuju pada satu hal: keberadaan Surat...

Bank Syariah Nasional Resmi Diluncurkan, Apa Kekuatan dan Tantangannya?

Jakarta – PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi memulai kiprahnya pada 2 Oktober 2025 setelah mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran bank ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan industri keuangan syariah di Indonesia, mengingat BSN merupakan...

Korupsi Jalan Rp 158 Miliar di Sumut: Ketidakpatuhan Mekanisme APBD, Memperkuat Budaya korupsi Antara Pejabat–Kontraktor.

MEDAN — Persidangan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara kembali membuka tabir dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola anggaran daerah. Pada Rabu, 2 Oktober 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menggelar sidang dengan menghadirkan Topan Obaja...

Pemangkasan TKD: Antara Sentralisasi Fiskal dan Perlawanan terhadap Korupsi Daerah

Jakaarta - Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp200 triliun pada tahun 2026 memicu perdebatan publik. Pemerintah pusat menilai kebijakan ini perlu ditempuh karena tingginya indikasi penyelewengan anggaran di tingkat pemerintah daerah....
spot_img

latest articles