spot_img
8.2 C
London
spot_img
HomeHukum

Hukum

Uang Rampasan Koruptor Bukan Milik Prabowo, Itu Milik Rakyat, Tidak Bisa Dipakai Menutup Utang Whoosh

Jakarta — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan uang hasil rampasan koruptor guna menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menuai kritik luas. Secara prinsip hukum dan tata kelola keuangan publik, uang rampasan koruptor bukan milik pemerintah, melainkan milik rakyat, sehingga tidak dapat digunakan...

Kasus Dugaan Korupsi PTPN I – Citraland, Pemeriksaan Mantan Bupati Ashari Tambunan Jadi Titik Balik

Medan — Kasus dugaan korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) antara PTPN I dan Citraland kini memasuki babak yang lebih dalam. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi memeriksa mantan Bupati Deli Serdang sekaligus anggota DPR, Ashari Tambunan, pada Kamis (30/10/2025). Pemeriksaan ini menjadi...

KPK Panggil Pihak yang Tahu Konstruksi Kasus Whoosh, Apakah Ujungnya Seperti Dana Haji?

Jakarta — Pernyataan KPK bahwa mereka akan memanggil pihak-pihak yang “mengetahui konstruksi perkara” kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh menandai babak baru pengusutan proyek infrastruktur paling ambisius di era pemerintahan Jokowi. Namun, publik kini mulai bertanya-tanya: apakah kasus ini benar-benar akan tuntas, atau...

Pendapat AI: Gugatan Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoe Tidak Bisa Disebut Kadaluarsa

Jakarta — Sengketa hukum antara pengusaha nasional Jusuf Hamka melalui perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) dan bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo kini memasuki babak serius. Gugatan bernilai fantastis—mencapai Rp119 triliun—diajukan atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi surat berharga Negotiable Certificate of...

Mantan Bupati Deli Serdang Keluarkan Rekomendasi Pengalihan Lahan Ke Citra Land, Diperiksa Kejati Sumut

Medan — Mantan Bupati Kabupaten Deli Serdang yang kini menjabat anggota DPR RI, Ashari Tambunan, telah diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejati Sumut terkait dugaan korupsi pengelolaan dan pengalihan aset milik ‎PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I untuk proyek perumahan mewah. Pemeriksaan berlangsung pada...

DPRD Deliserdang Desak ATR/BPN Selesaikan Konflik 93 Hektare Tanah Rakyat di Sampali

Deliserdang — DPRD Kabupaten Deliserdang mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyelesaikan persoalan hak atas tanah masyarakat seluas 93 hektare di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang hingga kini belum memiliki kejelasan hukum. Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat...