spot_img
7.8 C
London
spot_img
HomeHukum

Hukum

Terjadi Pelanggaran Konstitusi : Pemerintah Harus Bertanggung Jawab, Publik Menuntut Kejelasan Amanat 20% Pendidikan Dilanggar ?

Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan sebagai kebijakan yang disebut-sebut revolusioner dalam memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Di atas kertas, tujuan tersebut terdengar mulia: mengurangi stunting, memperbaiki asupan nutrisi siswa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun dalam praktiknya, polemik muncul bukan...

Pengabaian UU Polri oleh Presiden dan Kapolri Dinilai Tindakan Tak Beradab dalam Negara Hukum

Jakarta - Polemik reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali memanas. Dualisme kebijakan antara tim reformasi bentukan Presiden dan tim reformasi internal Polri dinilai menyimpang dari kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejumlah kalangan menilai kondisi...

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji: Ujian Integritas Penyelenggaraan Ibadah dan Supremasi Hukum Negara

Jakarta - Penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola ibadah yang selama ini dipandang sakral. Kasus ini bukan sekadar perkara pidana biasa,...

Amanat Pasal 33 UUD 1945 Memerintahkan Negara Melindungi Alam dan Rakyat Bukan Sekedar Angka Akuntansi, KPK Sudah Mengkhianati UUD 1945

Jakarta - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyidikan dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp2,7 triliun kembali memantik kritik luas. KPK menyatakan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terkendala penghitungan kerugian keuangan negara, khususnya pada aspek sumber daya...

Rakyat Aceh Jadi Korban Korporasi, Saat Berontak Justru Disalahkan: Negara Masih Berani Mengaku Bekerja untuk Rakyat?

Jakarta - Aceh kembali menjadi sorotan nasional. Bukan karena perang, bukan pula karena tuntutan separatisme bersenjata seperti dua dekade silam, melainkan karena satu persoalan lama yang tak pernah selesai: ketidakadilan struktural. Ketika sekelompok warga mengekspresikan kemarahan—dalam bentuk protes dan simbol—negara bereaksi cepat. Aparat bergerak,...

Prabowo : “Tidak Ada Korporasi yang Boleh Mengalahkan Negara”, Ketika Izin Dicabut Tapi Kejahatan Dibiarkan

Pencabutan izin tanpa pidana adalah pembiaran kejahatan korporasi.Negara mengambil hutan, tapi membiarkan pelaku lolos.Pasal 33 ditegakkan setengah hati jika pidana berhenti di meja menteri. Negara Tidak Boleh Kalah — Tapi Siapa yang Dihukum? “Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara.” Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dengan...