spot_img
7.8 C
London
spot_img
HomeHukum

Hukum

LBH Muhammadiyah Ancam Gugat Pemerintah : Mengapa Negara Dapat Digugat dalam Kasus Bencana Nasional

Analisis Hukum, Konstitusional, dan Tanggung Jawab Negara Bencana alam sering dipersepsikan sebagai peristiwa di luar kendali manusia, sehingga negara kerap berlindung di balik narasi “force majeure” untuk menepis tanggung jawab hukum. Namun, dalam negara hukum modern—termasuk Indonesia—pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ketika bencana menimbulkan korban...

Segitiga Kekuasaan Polri–Kompolnas–Presiden: Ketika Pengawasan Menyatu dengan Kekuasaan, Siapa Mengawasi Siapa?

Negara Hukum di Persimpangan Jalan Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah persimpangan krusial dalam perjalanan demokrasinya. Di tengah berbagai kasus kekerasan aparat, salah tangkap, kriminalisasi warga sipil, hingga tafsir hukum yang kerap berubah sesuai kepentingan penyidik, muncul wacana besar: Kapolri dipilih langsung oleh Presiden tanpa persetujuan...

Kapolri Membangkang Putusan MK: Teken Aturan yang Memungkinkan Polisi Aktif Menjabat di 17 Kementerian/Lembaga

Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah benteng tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Ketika MK memutuskan sesuatu, semua lembaga negara wajib tunduk—tanpa ruang interpretasi, tanpa penundaan, tanpa alasan administratif untuk mengabaikannya. Namun kini, ironi besar tengah terjadi di negeri ini. Putusan MK yang tegas...

Audit Bukan Pengampunan: PT Toba Pulp Lestari dan Jejak Kerusakan di Danau Toba

Penanggung Jawab PT Toba Pulp Lestari Saat Ini PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), perusahaan pulp yang selama lebih dari tiga dekade beroperasi di kawasan Danau Toba dan Tapanuli, mengalami perubahan struktur kepemilikan yang signifikan pada 2025. Data resmi perseroan menyebutkan bahwa sekitar 92 persen...

Menhut Raja Juli: “Saya Tak Lepas Sejengkal Pun” — Tetapi Dokumen Negara dan Fakta Deforestasi Menyatakan Sebaliknya

Pembukaan Klaim Menhut dan Konteks Banjir Sumatera Jakarta - Pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Senayan membuat ruang rapat Komisi IV DPR mendadak hening. Dengan suara mantap, ia menyatakan, “Saya tak melepas sejengkal pun kawasan hutan di Sumatra.” Kalimat itu seketika menjadi headline di...

Dewas KPK Periksa Jaksa karena Tak Hadirkan Bobby Nasution: Bukti KPK Melanggar Standar Hukum yang Paling Dasar

Jakarta — Dewan Pengawas KPK resmi memeriksa tim Jaksa Penuntut KPK setelah mereka tidak menghadirkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebagai saksi dalam perkara dugaan suap di lingkungan Pemkot Medan. Langkah Dewas ini menandai satu hal: ada indikasi pelanggaran prosedur hukum oleh penuntut KPK...