Jakarta - Polemik keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali bergulir dan memasuki fase paling sensitif sejak isu ini mencuat bertahun-tahun lalu. Namun berbeda dari sebelumnya, tekanan publik pada tahun ini mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab masyarakat kini melihat persoalan ini...

KENDARI — Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Kendari yang hanya menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada pemilik Saraskin Kendari, Nurmaya Santi, dalam kasus produksi dan peredaran kosmetik berbahaya. Mereka menilai vonis tersebut sangat ringan jika dibandingkan dengan...

Jakarta — Menteri Hukum dan HAM, Supratman, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bersifat untuk ke depan (prospektif). Menurutnya, pejabat yang saat ini sudah terlanjur menduduki jabatan sipil tidak perlu mundur, dan putusan MK hanya berlaku...

KENDARI — Polemik tanah Hak Guna Usaha (HGU) Koperasi Perikanan Perempangan Soenanto (Kopperson) kembali mencuat setelah Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara secara resmi menegaskan bahwa HGU Nomor 01 Tahun 1981 Mandonga atas nama Kopperson tidak pernah dicabut, sekalipun masa berlakunya berakhir pada 30 Juni...

Jakarta – Proyek transportasi cepat kereta Whoosh kini berada di sorotan serius publik dan pengawas keuangan negara. Banyak pihak menilai bahwa permasalahan yang muncul bukan sekadar terkait operator lapangan atau transaksi tanah, melainkan kegagalan struktural yang bersumber dari konseptor proyek itu sendiri. Para pengamat infrastruktur...

Jakarta - Pernyataan tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengenai keberadaan mafia tanah telah mengguncang persepsi publik. Ia tidak menutupi fakta bahwa kekuatan mafia tanah tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi justru mengakar dari maraknya oknum aparatur bermental korup di...