spot_img
17.6 C
London
spot_img
HomeHukum

Hukum

Rakyat “Tahan Diri” Kepada Prabowo, Koruptornya Tetap Bebas Utang Whoosh Dibebankan ke APBN

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membayar utang proyek kereta cepat Whoosh / KCIC sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Janji ini dimaksudkan untuk menutup kewajiban keuangan perusahaan dan menjaga kelangsungan proyek transportasi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tersebut. Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan...

OP-ED | Gugatan Amran ke Tempo: Alarm Bahaya Bagi Kemerdekaan Pers

Jakarta - Di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang semakin penuh tekanan, gugatan perdata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap Majalah Tempo senilai Rp200 miliar menjadi titik krusial yang jauh lebih besar dari sekadar sengketa antara seorang pejabat dan sebuah media. Ini adalah ujian bagi...

Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi Tak Berani Panggil Bobby Nasution

Jakarta – Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara kini memasuki babak kontroversial terkait dengan perlambatan langkah penyidikan terhadap Gubernur Sumut yang juga menantu mantan Presiden, Bobby Nasution. Meski fakta persidangan telah mengaitkan nama Bobby, hingga saat ini belum ada pemeriksaan resmi...

Tidak Ada Negara Hukum Tanpa Ketaatan Presiden terhadap Putusan MK, Membawa Kebahagiaan Para Mafia

Jakarta - Perdebatan mengenai komitmen Presiden terhadap supremasi hukum kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menjalankan secara konsisten putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Namun persoalan kini bertambah serius: Presiden juga membiarkan rangkap jabatan para Wakil...

MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN, Koreksi atas Kebijakan Era Jokowi Yang Bertentangan Dengan UU

JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan aturan pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan baru dalam evaluasi kebijakan pertanahan era Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut disorot dalam...

Analisis Hukum Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 dan Kritik Terhadap Logika Margarito: Apakah Putusan MK Tidak Fundamental?

Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan total anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil telah menimbulkan berbagai reaksi dari para ahli hukum dan kalangan akademisi. Salah satu pernyataan kontroversial datang dari Margarito Kamis, pakar hukum tata negara, yang menilai bahwa putusan...