spot_img
8.2 C
London
spot_img
HomePolitik

Politik

Dedi Mulyadi Terbaik : Jawa Barat Provinsi Tertinggi Realisasi Belanja APBD, Pendapatan Daerah Capai 73,34 Persen

Bandung — Provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Indonesia. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 73,34 persen, sementara serapan belanja mencapai lebih dari 70 persen. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan tingginya...

Empat Ormas Tabuh “Gong Rakyat Melawan Korupsi” di Hari Sumpah Pemuda 2025

Jakarta — Empat organisasi besar di Indonesia secara resmi menabuh dan meluncurkan “Gong Rakyat Melawan Korupsi” bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025. Gerakan ini mengusung semangat baru: “Saatnya Rakyat Bangkit Melawan Korupsi” demi mewujudkan Generasi Emas 2045 yang bersih dan berintegritas. Tokoh...

Negara Lalai Lindungi Mahasiswa Penggugat Presiden: Intimidasi Jadi Cermin Kemunduran Demokrasi

Jakarta - Kasus dugaan intimidasi terhadap tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi potret nyata lemahnya perlindungan negara terhadap hak konstitusional warganya.Mereka — Arung, Handika, dan Irsyad...

Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Tapi Yang Jadi Masalah Mark Up Angkanya Tak Masuk Akal

Jakarta - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan dimaksudkan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial. Ia beralasan bahwa transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, dan LRT berfungsi meningkatkan efisiensi ekonomi, menurunkan emisi, serta mengurangi kemacetan yang...

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi: Langkah Strategis atau Beban Besar bagi TNI Angkatan Laut?

Jakarta, 28 Oktober 2025 — Rencana akuisisi kapal induk bekas Italia, Giuseppe Garibaldi (C-551), oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali memunculkan perdebatan serius. Proyek yang pernah dinyatakan hampir “siap dieksekusi” ini mengandung banyak potensi strategis, namun juga menyimpan risiko finansial dan operasional yang...

Yusril: Wewenang Polisi Hanya Bisa Diubah Lewat UU, Reformasi Polri Tak Bisa Dilakukan Secara Eksekutif

Jakarta, 27 Oktober 2025 — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kedudukan dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak bisa diubah hanya melalui kebijakan eksekutif atau peraturan menteri. Menurutnya, segala bentuk perubahan fundamental terhadap struktur,...