spot_img
8.2 C
London
spot_img
HomePolitik

Politik

Mahfud MD: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional, Secara Hukum Sudah Penuhi Syarat

Yogyakarta, 27 Oktober 2025 — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, secara yuridis formal telah memenuhi semua persyaratan untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Pernyataan itu disampaikan Mahfud di sela-sela sebuah forum kebangsaan...

DPR Soroti Dana Pemda Mengendap di Bank: Di Balik “Parkir Anggaran” dan Politik Lelang yang Tertunda

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti fenomena dana pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk di perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga September 2025 total simpanan kas daerah mencapai Rp 234 triliun, jumlah yang mencerminkan rendahnya penyerapan belanja publik di tingkat daerah. DPR menilai dana...

Kasus Warga Negara Asing Ber-KTP Indonesia Buka Borok Administrasi Kependudukan

Cianjur, 25 Oktober 2025 — Publik dikejutkan oleh temuan mengejutkan: seorang warga negara Israel diketahui memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dengan alamat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kasus ini bukan hanya mengundang keheranan, tetapi juga membuka tabir persoalan lama terkait lemahnya sistem administrasi...

Pernyataan Dubes China Wang Lutong Soal Whoosh Dinilai Hanya Basa-Basi Diplomatik, Tak Sentuh Masalah Utama

Jakarta — Pernyataan Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang, yang menyebut proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sebagai simbol keberhasilan kerja sama kedua negara, dinilai sejumlah pengamat hanya sebagai basa-basi diplomatik yang tidak menjawab persoalan nyata yang dihadapi Indonesia. Dalam konferensi persnya di Jakarta pekan...

Pemerintah Siapkan Pemutihan Utang BPJS Kesehatan: Manfaat Rakyat vs Beban Fiskal Negara

Jakarta — Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta tertentu mulai tahun 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk “pemutihan sosial” agar warga miskin dan pekerja informal yang menunggak dapat kembali aktif menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, di sisi lain, langkah...

Prabowo Teken PP 38/2025, Pemda dan BUMN Kini Bisa Pinjam Uang ke Pusat

Jakarta, 25 Oktober 2025 — Pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025 ini membuka peluang baru bagi lembaga publik...