spot_img
13.5 C
London
spot_img
HomePolitik

Politik

UUD 1945 vs Retorika Kekuasaan : Presiden Tanpa Tongkat Nabi Musa, Tapi Memegang APBN Rp3.600 Triliun

Jakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya “tidak punya tongkat Nabi Musa” dalam menghadapi persoalan bencana terdengar sederhana, bahkan mungkin dimaksudkan sebagai ungkapan kerendahan hati. Namun ketika kalimat tersebut diucapkan oleh seorang Presiden Republik Indonesia, maknanya tidak lagi sederhana. Ia berubah menjadi pernyataan...

Pengalihan Isu dari Ijazah ke Bawang Putih: Ketika Kekuasaan Terdesak, Kebenaran Digeser

Jakarta - Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk “lebih fokus meneliti bawang putih daripada terus membahas ijazah Jokowi” bukanlah sekadar komentar spontan. Ia adalah tindakan politik yang sadar, lahir dari situasi ketika kekuasaan sedang terpojok oleh pertanyaan publik yang...

Prabowo Hanya Manis Mulut : Akar Bencana Bukan Alam, Melainkan Relasi Negara–Korporasi–Korupsi

Jakarta - Setiap kali banjir bandang dan longsor melanda Sumatra, negara selalu datang dengan kalimat yang sama: “akan menertibkan pembalakan liar.” Kalimat itu terdengar tegas, moral, dan seolah berpihak pada korban. Namun di balik retorika tersebut, publik perlu jujur bertanya: mengapa bencana terus berulang,...

Garis Merah Demokrasi: TNI dan Polri Wajib Steril dari Politik

Jakarta - Demokrasi Indonesia tidak lahir dari hadiah kekuasaan. Ia lahir dari darah, pengorbanan, dan koreksi sejarah yang menyakitkan. Karena itu, setiap upaya menarik unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam politik praktis—baik terang-terangan maupun terselubung—harus ditolak secara...

Prank Sistemik di Kursi Menteri: Ketika Angka Listrik Keliru Mengguncang Legitimasi Negara

Jakarta : Klarifikasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait klaim “listrik Aceh sudah 93 persen menyala” saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penyelamatan keadaan. Klarifikasi itu justru mengukuhkan satu fakta pahit: negara ini semakin terbiasa berbohong kepada dirinya sendiri, lalu berharap rakyat menerima kebohongan itu...

Kapolri Dipilih Presiden Bisa Tepat, Tapi Menempatkan Langsung di Bawah Presiden Adalah Solusi Palsu di Tengah Institusi Polri yang Membusuk

Jakarta - Usulan agar Kapolri dipilih langsung oleh Presiden kembali mengemuka dan segera memicu perdebatan publik. Di permukaan, gagasan ini tampak rasional: memangkas transaksi politik di DPR, menghindari praktik “balas jasa”, serta mempercepat proses pengisian jabatan strategis. Namun penelusuran BI News menunjukkan, persoalan mendasar...