Jakarta – Polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Selamat Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, menegaskan bahwa perdebatan ini tidak semata menyangkut dokumen administratif, Ijazah bukan sekedar kertas melainkan menyentuh soal moralitas dan kejujuran seorang pemimpin.
“Kalau ijazah dianggap tidak penting,...
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di sejumlah daerah bukan karena efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, lonjakan pajak tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah...
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap sistem pemberian tantiem atau bonus tahunan bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya tidak transparan dan sarat penyimpangan.
Prabowo memahami adanya praktik yang ia sebut sebagai “akal-akalan” di balik mekanisme tantiem. Salah satu contoh...
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal. Ia menyebut masih banyak BUMN merugi namun memiliki jumlah komisaris yang berlebihan.
Untuk membenahi kondisi tersebut, Prabowo menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia melakukan evaluasi dan...
Jakarta — Anggota Komisi XI DPR membantah tudingan menerima dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pihaknya mengantongi bukti kuat terkait...
Jakarta – Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menyeret sejumlah pejabat dan elite organisasi Nahdlatul Ulama (NU) mengguncang pondasi kepercayaan publik, memicu keresahan di kalangan Nahdliyyin, dan mengancam stabilitas hubungan NU dengan pemerintah.
Sekretaris PCNU Bangkalan, Lora Dimyathi Muhammad, menyayangkan proses pengusutan oleh DPR...
