spot_img
13.5 C
London
spot_img
HomePolitik

Politik

Hasto Menuding Bantuan Elektoral, Tapi Peribahasa Lama Mengingatkan: Menepuk Dulang, Terpecik ke Wajah Sendiri

Jakarta - Hasto Kristiyanto boleh saja menyindir bahwa bantuan bencana hari ini dijadikan alat elektoral oleh pihak tertentu. Tetapi sebelum mengarahkan telunjuk kepada kelompok lain, publik sebenarnya punya pertanyaan sederhana: sejak kapan politik lingkungan mendapat perhatian serius ketika partai tempat Hasto bernaung ikut mengatur...

Audit Klaim Konservasi Prabowo di Takengon: Antara Janji 90.000 Hektar dan Realitas Ekologis Aceh

Jakarta - Pada beberapa kesempatan publik, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ia pernah menyerahkan 90.000 hektare tanah miliknya di Takengon, Aceh, untuk dijadikan kawasan konservasi gajah bersama WWF. Pernyataan ini kembali beredar ketika Aceh mengalami rangkaian banjir dan longsor besar pada 2024–2025, yang sebagian...

Akses Darat Aceh Tamiang Sudah Terbuka, Pemerintah: “Kerusakan Lingkungan Memperparah”

Jakarta - Dalam konferensi pers terpisah di Jakarta, pemerintah memberikan update penting mengenai penanganan Aceh Tamiang. Menurut laporan BNPB, TNI, dan Polri, jalur darat yang sebelumnya terputus kini kembali tersambung sejak 2 Desember 2025. Truk bantuan dari Medan menuju Aceh Tamiang kini dapat menembus lokasi bencana...

Kontrol Publik Bukan Cari Salah: Ketika Pemerintahan Prabowo Tak Mau Dikritik, Indikasi Demokrasi Melemah

Jakarta — Dalam pidatonya pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar (5 Desember 2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan kritik terhadap pemerintahan sebagai tindakan yang “cuma mencari kesalahan, bukan memberi solusi.” Ia menyindir mereka yang “cari kesalahan terus” — tanpa hasil nyata seperti jembatan, lapangan kerja,...

Politik “Murah” ala Prabowo, Ideal di Kertas, Tapi Tak Berarti di Bumi Republik Ini

“Ingat Ongkos Mahal Politik” — Tapi Apa yang Disembunyikan di Balik Retorika? Jakarta - Belakangan, Prabowo menyerukan agar Indonesia mencontoh model politik “murah” seperti di Inggris atau Australia — di mana biaya kampanye, ongkos birokrasi, dan biaya politik dikatakan “terkendali”, lebih transparan, dan tidak membebani...

Polri di Bawah Presiden: Polri Bisa Menghancurkan Negara Ketika Presiden Rakus Berkuasa, Tidak Ada Jaminan Pemimpin Baik Berkuasa

Jakarta - Dalam desain ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada langsung di bawah Presiden. Secara teori, struktur ini mempermudah koordinasi, mempercepat penanganan keamanan nasional, dan memastikan kebijakan penegakan hukum berjalan searah dengan pemerintah. Tetapi struktur kekuasaan yang sama dapat menjadi pedang bermata dua. Ketika presiden...